BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu pagi (5/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, didampingi unsur pimpinan lainnya.
Jalannya rapat berlangsung tertib dan khidmat dengan dihadiri anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Agenda tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2026. Sebelumnya, pada Senin (3/11/2025), Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan umum mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Kemudian, pada Selasa (4/11/2025), seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang berisi saran, kritik, serta catatan strategis terhadap rancangan APBD tersebut.
Dalam rapat kali ini, Bupati Blitar menyampaikan secara langsung jawaban atas lima pandangan umum fraksi, yang mencakup berbagai isu penting, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menindaklanjuti setiap saran yang disampaikan dewan sebagai bagian dari penyempurnaan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
“Masukan dari DPRD akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan perencanaan APBD. Kita ingin memastikan agar seluruh program yang dirancang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
“Kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus terus diperkuat. Dengan sinergi yang baik, setiap kebijakan anggaran akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor,” tambahnya.
Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan jawaban yang komprehensif. Ia menilai hal itu menunjukkan keseriusan eksekutif dalam membangun komunikasi konstruktif dengan legislatif.
“Kami di DPRD mengapresiasi langkah Bupati yang responsif terhadap pandangan fraksi. Harapan kami, proses pembahasan Ranperda APBD ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat. Setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ungkap Rifa’i.
Ia juga menegaskan bahwa pandangan umum fraksi bukan semata kritik, melainkan bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawal pembangunan daerah agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan visi bersama.
“Semua saran dan catatan yang kami sampaikan bertujuan agar arah pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026 lebih fokus, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Dengan berakhirnya rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar akan melanjutkan pembahasan pada tahap finalisasi Ranperda APBD 2026. Hasil pembahasan tersebut dapat menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
