BLITAR – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa proses pembentukan dan penyusunan struktur kepengurusan partai di tingkat daerah akan dilakukan dengan sistem seleksi ketat, terukur, dan berlandaskan pada prinsip meritokrasi kader.
Pernyataan tersebut disampaikan Djarot di hadapan jajaran pengurus PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam kegiatan ramah tamah di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, Kota Blitar, pada Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, DPP PDI Perjuangan kini tengah memperkuat sistem organisasi partai melalui penerapan Peraturan Partai Nomor 01, yang menjadi acuan utama dalam proses penjaringan calon pengurus mulai dari tingkat DPC hingga PAC. Aturan baru tersebut menekankan pentingnya mekanisme seleksi berlapis, termasuk uji psikologi, evaluasi kinerja, dan rekam jejak kaderisasi, sebelum seorang kader diputuskan layak menduduki jabatan struktural.
“Penjaringan ini dimulai dari bawah, dari ranting hingga PAC. Semua aspirasi sudah disampaikan dan diterima oleh DPP. Setelah itu dilakukan psikotes dan penilaian secara menyeluruh untuk menentukan kader yang benar-benar memenuhi kriteria,” ujar Djarot.
Proses Berjenjang Menuju Konferda dan Konfercab
Djarot menjelaskan bahwa proses penjaringan tersebut merupakan bagian integral dari tahapan menuju Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab), yang akan digelar secara bertahap di seluruh provinsi di Indonesia. Dua forum penting tersebut tidak hanya menjadi ajang pemilihan personalia kepengurusan baru di tingkat DPD dan DPC, tetapi juga forum strategis untuk merumuskan arah politik dan program kerja partai ke depan.
“Beberapa daerah sudah menyelesaikan tahapan Konferda dan Konfercab, seperti Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan NTB. Minggu berikutnya Papua juga akan menyusul,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Proses ini, lanjut Djarot, menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan tidak menjalankan pola politik instan. Setiap langkah pengambilan keputusan, termasuk soal kepemimpinan di daerah, dilakukan dengan memadukan aspirasi akar rumput dan keputusan strategis partai di tingkat pusat.
Demokrasi Terpimpin, Bukan Demokrasi Liberal
Dalam kesempatan tersebut, Djarot juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap berpegang pada sistem demokrasi terpimpin yang berorientasi pada ideologi dan disiplin organisasi, bukan pada model demokrasi liberal yang seringkali menimbulkan fragmentasi dan konflik kepentingan.
“Kami menganut sistem demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal. Karena itu, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP melalui rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan dua personalia pendamping,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola tersebut bukan berarti menutup ruang aspirasi kader di bawah, melainkan menjadi bentuk penguatan tata kelola partai agar tetap solid dan terarah, sesuai dengan garis perjuangan ideologis PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis yang berpihak pada rakyat kecil.
Evaluasi Pasca Pilkada dan Regenerasi Kader
Dalam sesi dialog dengan pengurus daerah, Djarot juga menyinggung hasil evaluasi internal partai pasca kekalahan dalam Pilkada Blitar tahun lalu. Ia menyebut, kekalahan itu menjadi bahan refleksi kolektif bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat basis dukungan dan melakukan regenerasi secara lebih sistematis.
“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu fokus kami adalah rekrutmen terhadap anak muda, khususnya perempuan, agar sayap partai semakin dinamis dan representatif. Regenerasi ini penting untuk menjaga soliditas dan semangat perjuangan di daerah,” tegasnya.
Menurut Djarot, partai harus beradaptasi terhadap dinamika zaman tanpa meninggalkan akar ideologi. Kaderisasi generasi muda menjadi tantangan strategis bagi partai agar tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga relevan secara sosial dan politik di tengah perubahan orientasi pemilih.
Loyalitas dan Kinerja Jadi Tolok Ukur
Lebih jauh, Djarot menekankan pentingnya loyalitas dan dedikasi kader terhadap ideologi partai dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Ia menilai bahwa loyalitas tidak bisa diukur dari seberapa sering seorang kader tampil di panggung politik, melainkan dari kinerja nyata dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kader yang baik tidak diukur dari seberapa sering dia tampil di panggung politik, tapi dari kesetiaan dan kontribusi nyatanya terhadap rakyat dan partai,” pungkasnya.
Analisis: PDI Perjuangan Perkuat Struktur, Siapkan Reposisi Pasca 2024
Pernyataan Djarot Saiful Hidayat ini dapat dibaca sebagai bagian dari strategi reposisi internal PDI Perjuangan pasca Pemilu 2024, di mana partai tengah menghadapi tantangan regenerasi, adaptasi ideologis, dan pergeseran loyalitas kader di tingkat daerah.
Upaya memperketat mekanisme seleksi kepengurusan melalui meritokrasi kader menunjukkan arah konsolidasi partai menuju pembenahan struktur dan penyegaran organisasi, guna menjaga kekuatan politik PDI Perjuangan di tengah kompetisi politik yang semakin terbuka.
Dengan menegaskan prinsip “demokrasi terpimpin”, Djarot seolah ingin menegaskan kembali bahwa disiplin ideologi dan kesetiaan terhadap garis partai tetap menjadi fondasi utama, sekaligus peringatan terhadap kader yang mencoba menjadikan partai sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok.
