BLITAR – Upaya memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah rawan tanah longsor kembali menjadi sorotan setelah kasus serupa berulang terjadi di Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari.
Situasi tersebut mendorong DPRD Kabupaten Blitar untuk hadir langsung dalam forum publik dan memberi perhatian serius terhadap langkah antisipatif pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, S.H., menjadi salah satu narasumber dalam program dialog interaktif Pro Kontra yang digelar Radio Mayangkara pada Kamis (30/10/2025).
Acara tersebut mengangkat tema “Bencana Sering Menimpa Warga Gandusari, Bagaimana Pemkab Lakukan Mitigasi?” dan mempertemukan sejumlah pihak terkait, mulai dari unsur pemerintahan daerah hingga perwakilan legislatif yang selama ini mengawal kebijakan penanggulangan bencana.
Dalam perbincangan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Aryo menjelaskan bahwa wilayah Gandusari memang memiliki karakter geografis yang rentan terhadap pergerakan tanah. Kontur perbukitan serta curah hujan tinggi menjadi kombinasi yang mudah memicu longsor, terutama ketika kondisi tanah sudah jenuh air.
Menurutnya, pola penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah kejadian, namun harus dibangun dari sistem mitigasi yang kuat.
“Kami melihat bahwa pendekatan preventif jauh lebih penting. Pemetaan wilayah rawan, edukasi kepada masyarakat, serta pembenahan tata ruang perlu ditingkatkan,” ujarnya dalam dialog tersebut.
Aryo menambahkan bahwa Komisi II DPRD akan tetap mengawal kolaborasi lintas sektor, termasuk BPBD, dinas teknis, dan pemerintah desa, agar langkah mitigasi berjalan selaras dan tepat sasaran. Ia menilai koordinasi yang terpadu akan mempercepat respons sekaligus meminimalkan risiko korban maupun kerugian material.
“Sinergi ini harus terus diperkuat, karena kondisi geografis Gandusari tidak bisa dianggap sepele. Kami ingin memastikan bahwa kesiapsiagaan di lapangan benar-benar berjalan,” jelasnya.
Selain soal tata ruang, Aryo juga menyinggung perlunya peningkatan fasilitas pendukung di kawasan rawan bencana. Ia menekankan bahwa infrastruktur pengendali longsor seperti bronjong, drainase lereng, hingga jalur evakuasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, beberapa titik masih membutuhkan penanganan struktural jangka panjang agar masyarakat merasa lebih aman.
“Kami memastikan setiap persoalan yang menyangkut keselamatan warga harus menjadi prioritas. Langkah-langkah antisipatif tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Masyarakat perlu mendapat pendampingan, sementara pemerintah wajib memperkuat infrastruktur di titik-titik rawan,” pungkas Aryo.
