BLITAR – Komisi I DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah pada Kamis (23/04/2026) sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Nugroho Bayu Laksono, ini difokuskan pada pembahasan lambang daerah serta pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kunjungan diawali di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, kemudian dilanjutkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi I meninjau langsung pengelolaan regulasi terkait identitas daerah, termasuk implementasi aturan mengenai lambang daerah yang memiliki nilai historis dan simbolis bagi Kabupaten Blitar. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada mekanisme pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai koridor hukum serta mendukung stabilitas sosial.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh regulasi yang berkaitan dengan identitas daerah maupun pembinaan organisasi kemasyarakatan benar-benar diterapkan secara optimal. Ini penting agar setiap kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nugroho.
Di Bagian Hukum Setda, Komisi I menggali informasi terkait dasar hukum, pembaruan regulasi, serta berbagai kendala dalam implementasi kebijakan. Sementara di Bakesbangpol, pembahasan difokuskan pada pembinaan ormas, termasuk upaya peningkatan peran organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Sinergi dinilai sebagai kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, Komisi I mendorong agar organisasi kemasyarakatan dapat lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan, tidak hanya sebagai mitra pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi publik.
Nugroho kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar.
“Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah harus terus diperkuat. Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang solid, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
