BLITAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pada Senin malam (3/11/2025).
Rapat berlangsung di ruang utama gedung DPRD Kabupaten Blitar dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, didampingi jajaran pimpinan dewan lainnya. Hadir pula unsur Forkopimda, para Ketua Komisi, Anggota DPRD, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Dalam rapat tersebut, Bupati Blitar secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 kepada DPRD. Dokumen ini menjadi dasar pembahasan arah kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran daerah yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Bupati Blitar dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang berpihak pada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik,” ujar Bupati Blitar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan APBD agar hasilnya benar-benar tepat sasaran.
“DPRD akan menelaah secara cermat setiap komponen anggaran yang diajukan. Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang tertuang dalam APBD 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Rapat Paripurna tersebut berjalan dengan tertib dan penuh kehati-hatian. Setelah penyampaian Nota Keuangan, acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Raperda APBD 2026 dari Bupati Blitar kepada pimpinan DPRD sebagai penanda dimulainya pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan badan anggaran.
Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada evaluasi program prioritas dan sinkronisasi kebijakan agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat.
Rapat malam itu ditutup dengan ketukan palu pimpinan sidang, menandai dimulainya rangkaian pembahasan anggaran tahun depan. Suasana ruang paripurna terasa penuh optimisme bahwa hasil akhir dari proses ini akan melahirkan kebijakan anggaran yang lebih partisipatif, transparan, dan berpihak pada rakyat.
