BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui kehadiran dalam Rapat Asistensi dan Monitoring Evaluasi (Monev) yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Ruang Transit Kantor Pemkab Blitar, Kamis (11/09/2025).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, hadir bersama Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H., M.Si, serta Anggota Komisi IV, Fatathironi Ulya, S.E. Kehadiran jajaran legislatif ini menjadi bentuk dukungan konkret terhadap upaya pemerintah pusat dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Menurut Rifa’i, asistensi dan monev semacam ini penting untuk memastikan kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional.
“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan evaluasi berkesinambungan, kita bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki sekaligus mengantisipasi potensi persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif.
“DPRD akan terus mengawal kebijakan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ini bukan hanya soal prosedur, tetapi bagaimana kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat asistensi dan monev Ditjen Polpum Kemendagri bertujuan menilai sekaligus memberikan arahan terkait pelaksanaan pemerintahan umum di daerah. Fokusnya mencakup peningkatan stabilitas politik, penguatan demokrasi lokal, serta optimalisasi pelayanan publik agar lebih cepat dan tepat sasaran.
Rifa’i berharap kehadiran DPRD membawa dampak positif bagi masyarakat. Hasil evaluasi yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kualitas layanan di tingkat daerah.
“Masyarakat Blitar diharapkan dapat merasakan langsung manfaat pertemuan ini melalui pelayanan publik yang lebih baik dan kebijakan yang semakin pro-rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susianto, menilai rapat asistensi memberikan pemahaman baru terkait langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Kami mendapat banyak masukan dari Kemendagri mengenai cara memperkuat koordinasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sangat relevan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” jelas Haris.
Langkah DPRD Kabupaten Blitar ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif menjaga kemitraan harmonis dengan pemerintah pusat. Sinergi tersebut menjadi pondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas utama.
