BLITAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak lebih cepat dalam menuntaskan berbagai tahapan pembangunan, terutama menjelang penetapan APBD tahun 2026. Dorongan tersebut disampaikan melalui juru bicara fraksi, Aryo Nugroho, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum pada Selasa malam, (4/11/2025).
Aryo menegaskan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Blitar saat ini berada dalam tekanan. Penurunan arus dana dari pemerintah pusat imbas perlambatan ekonomi nasional berpengaruh kuat pada ruang gerak anggaran daerah. Ia menyebut situasi tersebut bukan sekadar tantangan teknis, melainkan persoalan serius yang perlu direspons dengan langkah terukur.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat membuat daerah harus menata ulang prioritas belanja.
“Konsekuensi dari pengetatan fiskal ini tidak bisa dihindari. Kalau tidak diantisipasi bersama, pelayanan publik yang terdampak,” ujarnya
Meski kondisi fiskal sedang menurun, Aryo melihat adanya kematangan sikap politik dari unsur legislatif dan eksekutif di Kabupaten Blitar. Ia menilai kerja bersama kedua lembaga tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 menjadi bukti bahwa pemerintahan daerah tetap solid menghadapi tekanan ekonomi yang terjadi belakangan.
“Setelah pergantian kepemimpinan daerah, dinamika politik memang lebih hidup. Namun kami melihat penyelenggara pemerintahan mampu menjaga ritme dan fokus pada penyelesaian program,” lanjutnya.
Aryo juga mengingatkan bahwa kepala daerah terpilih membawa visi dan janji kampanye yang harus diwujudkan melalui program konkret. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan kerja antara Bupati dan seluruh OPD agar rencana pembangunan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya percepatan kinerja OPD mulai akhir tahun ini. Menurut Aryo, percepatan realisasi program bukan semata mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan pembangunan tetap berjalan meski kondisi fiskal menantang. Ia meminta setiap dinas menyiapkan langkah teknis agar kegiatan prioritas tidak tertunda.
“Kami mengharapkan seluruh OPD memperkuat koordinasi dan bergerak lebih cepat. Dengan kondisi dana yang terbatas, efektivitas kerja menjadi kunci,” pungkasnya.
