BLITAR – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menegaskan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap mengutamakan pelayanan publik, meski menghadapi penyesuaian anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) R-APBD Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan setelah digelarnya rapat kerja intensif antara Komisi II dengan beberapa OPD, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Perekonomian, Keuangan, dan Umum Setda Kabupaten Blitar. Pertemuan ini membahas perencanaan program dan alokasi anggaran untuk tahun mendatang.
Wakil Ketua Komisi II, Suwito Saren Satoto, menuturkan bahwa sebagian besar OPD mengalami pengurangan anggaran antara 15 hingga 30 persen. Kondisi ini menuntut OPD untuk lebih selektif dalam merancang program, dengan fokus pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Pengurangan anggaran memang cukup signifikan. Namun, kami mendorong seluruh OPD agar tetap menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama. Kegiatan yang tidak langsung berdampak pada publik, seperti konsumsi rapat atau sosialisasi internal, dapat disesuaikan,” jelas Suwito, Selasa (18/11/2025)
Ia menambahkan, penurunan anggaran ini sejalan dengan pengurangan APBD Kabupaten Blitar sekitar 16 persen atau setara Rp326 miliar. Hal ini mengharuskan semua OPD dan komisi terkait menata ulang skala prioritas program agar dana yang tersedia digunakan seefisien mungkin.
“Setelah memenuhi belanja wajib, termasuk gaji pegawai, kami mendorong agar sisa anggaran difokuskan pada belanja yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Suwito juga mengingatkan pentingnya optimalisasi serapan anggaran sebelum akhir tahun 2025. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memastikan program berjalan sesuai target, tetapi juga menjaga keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.
“Kami berharap OPD dapat memanfaatkan setiap rupiah yang tersedia untuk kegiatan yang terasa manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kunci agar pelayanan publik tetap berjalan lancar meski ada penyesuaian anggaran,” tutup Suwito.
