PatriaPos.com – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi meminta program penyaluran jagung SPHP dan penyerapan telur ayam dari peternak mikro mendapat pengawasan serta dilanjutkan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu menekan biaya produksi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak ayam petelur skala kecil.
Dukungan itu disampaikan Supriadi saat kegiatan sinergi BUMN pangan bersama peternak ayam petelur mikro di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, 5 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembelian telur ayam dari peternak serta penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Supriadi menilai keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan ID FOOD menjadi langkah penting untuk menjawab persoalan yang dihadapi peternak kecil. Menurutnya, intervensi pada ketersediaan bahan pakan dan penyerapan hasil produksi dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternakan.
“DPRD mendukung penuh langkah ini karena memang menjadi kebutuhan peternak. Jagung SPHP bisa membantu mengurangi tekanan biaya pakan, sedangkan pembelian telur memberikan saluran pemasaran yang lebih jelas bagi hasil produksi mereka,” kata Supriadi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah. Hadir pula Anggota Wantimpres, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama ID FOOD, serta sejumlah pejabat dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Forkopimda Kabupaten Blitar.
Supriadi sependapat dengan pandangan Bupati Rijanto bahwa dukungan tersebut dapat mengurangi beban usaha peternak sekaligus memberikan kepastian penjualan. Ia berharap manfaat program tidak hanya dirasakan saat kegiatan berlangsung, tetapi benar-benar berlanjut bagi peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi telur nasional.
DPRD Kabupaten Blitar, lanjut Supriadi, akan menggunakan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk mendorong keberlanjutan program. Pengawasan diperlukan agar distribusi jagung bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Penyalurannya harus benar-benar menyentuh koperasi peternak mikro. Kami tidak ingin bantuan justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha besar atau terganggu permainan harga di jalur distribusi. Karena itu, pengawasannya perlu dilakukan bersama,” tegasnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Blitar yang membuka peluang kerja sama dengan daerah lain. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok kebutuhan peternakan, termasuk ketersediaan bahan pakan, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana pendukung lainnya.
Bagi Supriadi, keberlangsungan usaha peternak kecil memiliki kaitan langsung dengan ketahanan pangan. Kondisi peternak yang lebih sejahtera diharapkan turut mendukung kestabilan harga telur dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Peternak harus mendapat dukungan agar bisa terus menjalankan usahanya. Ketika usaha mereka kuat, stabilitas harga telur dan ketersediaan pangan juga akan lebih terjaga. Ini penting bagi masa depan ketahanan pangan Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
