Patriapos.com – Pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah normalisasi 137 sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi setelah bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan bahwa proses pemulihan masih menghadapi tantangan. Sejak April hingga November 2026, tercatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan di tiga provinsi tersebut, terutama banjir dan tanah longsor.
Bencana susulan membuat sejumlah wilayah yang sebelumnya telah dibersihkan kembali terdampak. Infrastruktur yang sempat diperbaiki, termasuk jembatan, juga menghadapi risiko kerusakan kembali akibat banjir.
Salah satu persoalan yang perlu ditangani adalah kondisi sungai. Sedimentasi menyebabkan sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan sehingga kapasitas aliran air berkurang dan risiko luapan meningkat.
Pemerintah memprioritaskan penanganan 137 sungai yang terdampak sedimentasi tersebut. Normalisasi dilakukan untuk memperbaiki aliran air sekaligus mengurangi potensi banjir di wilayah rawan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola material sisa bencana berupa pasir dan batu atau sirtu.
Namun, kegiatan tersebut harus tetap mengutamakan pengerukan dan normalisasi sungai, bukan sekadar mengambil material yang memiliki nilai ekonomi.
Pemanfaatan material itu juga diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi daerah. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa tujuan utama kerja sama tersebut adalah mempercepat penanganan sungai.
Tito menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera telah memasuki tahap pemulihan sejak April 2026. Tahapan tersebut direncanakan berlangsung hingga Desember 2028.
Bencana yang terjadi pada November 2025 sebelumnya berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Kerusakan tercatat pada berbagai sektor, mulai dari rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jalan, jembatan, hingga aliran sungai.
Pemerintah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun. Pelaksanaannya melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Dukungan anggaran juga diberikan kepada pemerintah daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran tersebut sesuai kebutuhan pemulihan dan tidak membiarkannya mengendap tanpa digunakan.
Selain pemulihan infrastruktur, pemerintah terus mendorong kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Koordinasi dengan BMKG dan BNPB diperlukan untuk memperkuat pemantauan cuaca serta peringatan dini di wilayah rawan.
Dengan masih adanya bencana susulan, pemerintah daerah diminta tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan dampak di wilayah masing-masing.
