BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, bersama Sekretaris DPRD, Haris Susianto menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Management Control System Project (MCSP) serta Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, Senin pagi (15/9/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Sejumlah pejabat hadir, mulai dari jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Blitar, hingga stakeholder terkait. Agenda ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan MCSP dan SPI berjalan, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang muncul di lapangan.
Dalam forum tersebut, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk ikut mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketua DPRD, Supriadi, menekankan bahwa evaluasi semacam ini jangan berhenti pada laporan semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata.
“Kami di DPRD tidak ingin evaluasi ini hanya jadi tumpukan kertas. Harus ada langkah konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat, baik melalui efektivitas birokrasi maupun peningkatan pengawasan internal,” ujar Supriadi.
Menurutnya, MCSP dan SPI merupakan instrumen penting dalam menjaga agar roda pemerintahan berjalan sesuai koridor. Tanpa sistem pengendalian yang kuat, kata Supriadi, target pembangunan daerah akan sulit tercapai.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan. Itu harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Dengan sistem yang jelas, semua program daerah bisa berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ungkapnya.
Supriadi menilai rapat koordinasi kali ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antarinstansi, sehingga komitmen memperbaiki kinerja birokrasi semakin kuat. Ia berharap, hasil evaluasi benar-benar menjadi dasar perbaikan ke depan, terutama dalam aspek pelayanan publik yang masih dinilai perlu ditingkatkan.
“Hasil evaluasi hari ini jangan hanya berhenti di meja rapat. Ini harus jadi pijakan agar kelemahan yang sama tidak terulang. DPRD siap mendorong perangkat daerah agar bekerja lebih fokus, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
