BLITAR – Viral video warga Desa Wates yang menguruk jalan rusak secara mandiri memunculkan keprihatinan sekaligus tanda tanya publik: apakah perbaikan infrastruktur harus menunggu perhatian warganet lebih dulu? Pertanyaan tersebut menjadi topik utama dalam dialog interaktif Program Pro Kontra Radio Mayangkara pada Kamis (13/11/2025).
Acara ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, S.H., sebagai narasumber utama. Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Aryo memberikan penjelasan panjang mengenai posisi DPRD, mekanisme pengawasan, dan bagaimana keluhan masyarakat semestinya diproses.
Di awal pemaparannya, Aryo menegaskan bahwa DPRD tidak bekerja berdasarkan “ramai atau tidaknya” sebuah persoalan di media sosial. Menurutnya, aduan publik tetap menjadi perhatian, meskipun tidak selalu muncul di ruang digital.
“Sebagai lembaga representasi rakyat, tugas kami bukan menunggu sesuatu viral terlebih dahulu. Semua aduan yang masuk, baik melalui reses, laporan tertulis, maupun komunikasi informal, menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Aryo.
Ia menjelaskan bahwa kondisi jalan rusak, terutama di wilayah pedesaan, memang membutuhkan pengawasan khusus. Banyak kasus yang tidak muncul ke permukaan tetapi tetap menjadi bagian dari kerja DPRD. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Radio Mayangkara karena menyediakan ruang dialog yang membuat masyarakat bisa melihat bagaimana fungsi DPRD dijalankan secara terbuka.
“Dialog seperti ini penting. Publik bisa memahami prosesnya, dan kami juga bisa menyampaikan apa yang sedang kami kawal. Tujuan akhirnya agar pembangunan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” lanjutnya.
Aryo menegaskan bahwa aduan warga Wates menjadi catatan serius bagi pihaknya. DPRD, kata dia, telah meminta pemerintah daerah mempercepat tindak lanjut agar masalah tidak berlarut.
“Kami berharap langkah responsif tidak lagi bergantung pada viral atau tidaknya sebuah peristiwa. Ini soal pelayanan publik dan keselamatan masyarakat,” tutupnya.
Setelah bagian DPRD disampaikan secara lengkap, dialog kemudian memberi kesempatan kepada Kepala Desa Mojorejo Wates, Farikul Ula Mukhib, S.H., untuk memaparkan kondisi lapangan. Farikul mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di wilayahnya sudah cukup lama dikeluhkan warga, namun proses penganggaran membuat perbaikan tidak dapat dilakukan seketika.
“Ketika warga turun tangan sendiri, itu karena kebutuhan mereka mendesak. Mereka hanya ingin jalan yang aman dan layak. Tidak ada maksud menyalahkan pihak mana pun,” ujar Farikul.
Ia berharap perhatian dari DPRD dan pemerintah daerah bisa mempercepat penyelesaian, terutama pada titik-titik yang membahayakan warga. Dengan demikian, apa yang viral di media sosial benar-benar bisa diikuti tindakan nyata di lapangan.
“Ya kami ingin agar jalan cepat di lakukan perbaikan, supaya akses warga yang melintas tidak menghambat aktifitas masyarakat” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Blitar memastikan bahwa setiap aduan masyarakat baik melalui jalur formal maupun nonformal akan tetap ditindaklanjuti tanpa menunggu viral terlebih dahulu. Lembaga legislatif itu menegaskan komitmennya untuk lebih responsif, khususnya terhadap persoalan infrastruktur yang menyangkut keselamatan warga.
