Blitar- Suasana pemerintahan Kota Blitar memanas usai pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat pada Senin (13/10/2025) pagi.
Mutasi yang digelar di Balai Kusumawicitro tersebut justru menyingkap adanya keretakan serius dalam soliditas unsur pimpinan daerah, setelah Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka mempertanyakan dan mengecam proses rotasi jabatan itu.
Elim Tyu Samba memililih tidak menghadiri acara pelantikan. Dalam wawancara di kantornya, ia menyampaikan alasan ketidakhadirannya secara tegas.
Di mana proses mutasi tidak melalui koordinasi dan komunikasi dengan dirinya sebagai Wakil Wali Kota.
”Saya tidak hadir karena saya tidak diajak bicara sama sekali tentang mutasi ini,” ujar Elim dengan nada kecewa.
“Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa kurang pantas hadir dalam acara yang saya bahkan tidak tahu siapa saja yang dilantik.”sambungnya.
Undangan “Dadakan dan Akses Tertutup
Kekecewaan Elim dipicu oleh minimnya informasi dan komunikasi dari pihak penyelenggara. Ia mengaku baru menerima undangan pelantikan pada Minggu sore pukul 18.00 WIB, hanya beberapa jam sebelum acara.
Lebih jauh, upayanya untuk mendapatkan daftar nama pejabat yang dilantik dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar juga terbentur.
”Saya minta daftar nama, tapi tidak diberi. Katanya hanya menjalankan perintah, tapi saya juga tidak tahu perintah dari siapa,” tuturnya.
Menurut Elim, insiden ini jelas membuktikan adanya “miss” atau kesenjangan koordinasi antara unsur pimpinan daerah. Ia khawatir, proses yang tertutup ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Saya tidak hadir agar tidak dianggap menyetujui sesuatu yang saya sendiri tidak tahu prosesnya dan tidak tahu apakah rotasi ini sudah sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Ancaman ke Kemendagri dan Sorotan Anggaran
Menyikapi apa yang dinilai sebagai ketidaktransparanan ini, Elim Tyu Samba berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Ia menegaskan akan melaporkan proses mutasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan klarifikasi apakah proses tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
”Sebagai Wakil Wali Kota, saya punya fungsi pengawasan. Maka apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan ke Kemendagri agar jelas,” tandasnya.
Tidak hanya soal mutasi, Elim juga menyoroti masalah komunikasi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkot Blitar. Ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran, kecuali satu kali saat rapat pembahasan APBD 2026 yang membahas pemotongan anggaran sebesar 18 persen atau sekitar Rp114 miliar.
Dalam fungsi pengawasannya, Elim juga menyampaikan rencananya untuk menindaklanjuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum menyampaikan laporan kerja tahunan.
“Saya sudah minta laporan dari beberapa OPD tapi belum diberikan. Kalau dibiarkan, saya akan bersurat ke Inspektorat agar dilakukan pemeriksaan,” tutup Elim.
