BLITAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menghimpun usulan program pembangunan dengan total nilai mencapai Rp23,7 miliar dalam kegiatan Serap Aspirasi Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.
Forum penyerapan aspirasi tersebut digelar di Joglo Serbaguna, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pada Minggu (22/11/2026).
Beragam elemen masyarakat hadir menyampaikan kebutuhan wilayahnya, mulai dari unsur pemerintah desa, komunitas nelayan, pihak sekolah, hingga pengelola pondok pesantren.
Guntur Wahono menyampaikan bahwa forum reses ini menjadi sarana untuk menyerap persoalan riil di lapangan sekaligus memastikan usulan masyarakat masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan tingkat provinsi.
“Melalui kegiatan reses ini, kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat dari berbagai wilayah. Seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan melalui jalur serta mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi,” ungkap Guntur.

Sejumlah warga dari berbagai unsur masyarakat mengikuti kegiatan reses Guntur Wahono di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Minggu (22/11/2026).
Sementara itu, moderator kegiatan sekaligus Ketua Dekopinda Kabupaten Blitar, Agus Budi Handoko, menjelaskan bahwa sebagian usulan yang masuk sebenarnya pernah disampaikan warga dalam pertemuan informal sebelumnya. Namun, aspirasi tersebut wajib dibawa ke dalam forum reses agar memenuhi syarat administrasi pengusulan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
“Usulan yang mereka sampaikan pada waktu kegiatan sowan, sebenarnya harus dilewatkan melalui reses. Sehingga mereka kita hadirkan di sini untuk menyampaikan ulang usulan-usulan mereka,” jelas Agus.
Menurut Agus, setiap wilayah maupun kelompok komunitas diperbolehkan mengajukan lebih dari satu usulan sesuai kondisi lapangan, yang kemudian menghasilkan akumulasi nilai sebesar Rp23,7 miliar.
Terkait tahapan realisasi, seluruh usulan yang dihimpun pada akhir 2026 ini akan diproses dalam perencanaan tahun 2027 dan diarahkan untuk eksekusi program pembangunan pada tahun anggaran 2028. Mengingat keterbatasan anggaran, tim akan melakukan seleksi ketat berdasarkan skala urgensi.
“Dari banyak usulan nanti, satu desa bisa ada beberapa usulan. Tentunya akan kita utamakan yang super prioritas. Jadi dipilih mana yang paling urgen dan harus dilaksanakan pembangunannya,” pungkas Agus.
