BLITAR – Persoalan penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan sejumlah organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Blitar dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, Kamis (19/11/2026) malam.
Forum yang berlangsung di kediaman Guntur Wahono, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, itu mempertemukan empat organisasi desa, yakni Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar, Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Blitar, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara unsur pemerintahan desa dan perwakilan legislatif untuk membahas persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Guntur menilai kesamaan pandangan dan kekompakan keempat organisasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu mencegah persoalan berkembang menjadi gejolak di tengah masyarakat.
“Kalau empat unsur ini bisa berjalan bersama dan memiliki pemahaman yang sama, kondisi Kabupaten Blitar akan lebih kondusif. Persoalan yang muncul juga bisa dibicarakan dengan baik sebelum berkembang lebih jauh,” kata Guntur.
Ia menjelaskan, komunikasi antarlembaga desa perlu dibangun secara berjenjang. Dengan demikian, persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa bisa diteruskan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi melalui jalur koordinasi yang tersedia.
Dalam pembahasan anggaran, Guntur turut menyinggung Alokasi Dana Desa (ADD). Ia menyebut anggaran induk telah menetapkan alokasi ADD sebesar Rp136 miliar.
Namun, masih terdapat sejumlah ketentuan dan item kebutuhan anggaran yang dipersyaratkan agar alokasi tersebut dapat kembali diupayakan secara optimal. Karena itu, pembahasan bersama dinilai penting untuk menyelaraskan kebutuhan pemerintahan desa dengan kebijakan anggaran yang tersedia.
Guntur juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan pemerintahan desa tetap mengutamakan komunikasi dan dialog. Ia tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa, tetapi berharap jalur koordinasi formal tetap diutamakan.
“Penyampaian aspirasi tentu merupakan hak masyarakat. Namun, kami berharap persoalan yang ada bisa lebih dahulu dibicarakan melalui komunikasi dan pertemuan seperti ini. Dengan begitu, semua pihak bisa mencari jalan keluar sekaligus menjaga situasi Kabupaten Blitar tetap kondusif,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, yang turut hadir dalam reses tersebut, menyebut persoalan desa tidak selalu bisa dituntaskan oleh pemerintah desa sendiri.
Menurutnya, pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Banyak persoalan pelayanan maupun pembangunan yang pertama kali muncul di tingkat desa, tetapi penyelesaiannya membutuhkan kewenangan pemerintah di atasnya.
“Tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pemerintah desa. Ada hal-hal yang membutuhkan keputusan atau dukungan dari tingkat kabupaten, bahkan provinsi. Karena itu, hubungan antartingkatan pemerintahan harus berjalan dengan baik,” ujar Aryo.
Ia mengungkapkan, mayoritas aspirasi yang muncul dalam pertemuan ini berkaitan dengan penurunan ADD. Persoalan itu sebelumnya juga menjadi perhatian dalam forum dengar pendapat (hearing) di tingkat Kabupaten Blitar.
Aryo menegaskan DPRD Kabupaten Blitar mendapat amanah untuk ikut mengawal aspirasi tersebut hingga tahap pembahasan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Persoalan ADD menjadi salah satu perhatian utama. Kami akan mengawal aspirasi yang sudah disampaikan agar bisa diperjuangkan dalam proses pembahasan sampai masuk dalam dokumen APBD,” katanya.
Di luar persoalan anggaran, peserta pertemuan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain. Di antaranya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas warga, seperti perbaikan jalan dan Jalan Usaha Tani (JUT).
