Kepulauan Bangka Belitung — Negeri kecil yang dulu harum namanya karena lada putih Muntok White Pepper (MWP), kini sedang kehilangan napas identitasnya. Selama berabad-abad, lada putih bukan hanya komoditas, melainkan simbol kehidupan dan martabat petani. Ia tumbuh dari tangan-tangan sabar yang mengenal tanah, hujan, dan ritme alam.

Namun kini, jika kita menatap lanskap pedesaan Bangka Belitung, warna hijau khas tanaman lada perlahan lenyap. Yang tersisa adalah hamparan pohon sawit berbaris rapi, seragam, tanpa aroma rempah. Ini bukan sekadar pergantian tanaman. Ini adalah kisah pergantian takhta, ketika Sang Raja Rempah dikalahkan bukan oleh pasar global, tapi oleh lelahnya para petani menghadapi ketidakpastian hidup.

Sulit menyalahkan petani yang akhirnya beralih ke sawit. Mereka bukan serakah, mereka hanya ingin bertahan hidup di tengah harga lada yang jatuh dan biaya hidup yang terus naik. Menanam lada kini bukan lagi pilihan logis. Harga pupuk melonjak, tajar (kayu penopang) semakin langka, dan serangan hama makin ganas. Mereka yang dulu menanam dengan harapan, kini menatap kebun yang tak lagi memberi cukup makan.

Ironisnya, kebijakan pemerintah sering datang terlambat dan salah sasaran. Bursa lada dan resi gudang memang diciptakan untuk menstabilkan harga, tapi itu hanya menyentuh pasar, bukan akar masalah di kebun. Padahal luka terbesar justru ada di hulu, yaitu menurunnya produktivitas dan hilangnya semangat petani.

Data terbaru mencatat, luas kebun sawit di Bangka Belitung kini jauh melampaui lada. Dari luar, sawit terlihat menjanjikan. Harga stabil, panen rutin, dan pembeli selalu ada. Tapi di balik itu, ada ketergantungan baru yang diam-diam membelenggu. Harga sawit bukan ditentukan oleh petani, tapi oleh pasar global dan kebijakan luar negeri. Ketika negara lain menurunkan impor atau harga minyak dunia anjlok, petani sawit pun ikut terpuruk.

Mereka telah menukar ketidakpastian harga lokal lada, dengan ketidakpastian politik ekonomi global. Sama-sama rapuh, hanya bungkusnya berbeda. Dari seluruh konsekuensi, inilah yang paling menyayat: harga yang dibayar alam.

Ekspansi sawit besar-besaran telah membuka hutan, menyingkirkan satwa endemik seperti Mentilin dan Binturong, serta mengeringkan lahan gambut yang selama ini menjadi penjaga air dan penyimpan karbon. Air sungai yang dulu jernih kini mulai keruh, dan udara yang dulu segar kini terasa berat. Kita kehilangan bukan hanya pepohonan, tapi juga rasa hormat pada tanah yang memberi kehidupan.

Para aktivis lingkungan seperti WALHI Babel sudah lama memperingatkan bahaya ini. Tapi sering kali, suara alam kalah oleh suara modal.

Kita tidak perlu memusuhi sawit atau menyesali lada. Yang kita butuhkan hanyalah menemukan keseimbangan yang manusiawi. Pertama, pemerintah harus kembali berpihak pada petani kecil. Bantuan bibit unggul, pelatihan modern, dan jaminan harga minimal bisa menjadi napas baru bagi lada putih kita. Kedua, pengawasan ketat terhadap perkebunan sawit harus ditegakkan. Setiap izin baru harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.

Ketiga, diversifikasi pertanian perlu digalakkan. Pola tanam campuran, yaitu lada, sayuran, buah, atau tanaman kehutanan yang dapat menjaga ekosistem sekaligus menambah penghasilan petani. Kini saatnya Bangka Belitung berdiri di antara dua pilihan: menjadi pengingat sejarah yang hanya bercerita tentang kejayaan lada, atau menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi bisa berjalan berdampingan dengan kelestarian alam dan martabat petani.