BLITAR – Ketidakpastian anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar mulai memicu kekhawatiran di kalangan pengurus cabang olahraga (cabor) dan atlet. Mereka cemas program pembinaan atlet akan mandek akibat realisasi anggaran yang tidak kunjung jelas.
Aspirasi ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, bersama perwakilan cabor dan atlet saat mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar pada Senin (7/9/2026).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih kepastian dana pembinaan olahraga yang sebelumnya telah disepakati bersama legislatif.
Elim menegaskan, fokus utama pihaknya saat ini bukanlah soal siapa pihak yang memegang wewenang pengelolaan dana tersebut. Hal yang paling mendesak adalah memastikan anggaran itu segera cair agar program latihan tidak terputus.
“Bagi kami, yang terpenting bukan soal anggaran itu dikelola Dispora atau KONI. Yang kami harapkan adalah segera ada realisasi, sehingga cabor bisa kembali menjalankan program pembinaan atlet,” ujar Elim.
Menurutnya, setiap cabor membutuhkan kepastian dana untuk membiayai program latihan rutin, pembinaan berkelanjutan, hingga persiapan menghadapi berbagai turnamen. Jika pencairan terus molor, aktivitas organisasi dan program pembinaan dipastikan akan lumpuh.
Elim juga meluruskan bahwa tuntutan ini murni demi nasib para atlet dan keberlangsungan cabor di Kota Blitar, bukan kepentingan pribadi pengurus.
“Tanpa dukungan anggaran, tentu kegiatan rutin KONI akan sulit berjalan. Cabor juga membutuhkan kepastian agar program yang sudah disusun bisa tetap dilaksanakan,” imbuhnya.
Tiga Kali Kirim Surat Tanpa Respons
Di hadapan anggota dewan, Elim membeberkan bahwa dirinya telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar sebanyak tiga kali sejak ditunjuk sebagai Plt Ketua KONI. Sayangnya, hingga kini surat-surat tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Ia juga mengklarifikasi polemik internal organisasi dengan menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai Plt merupakan keputusan sah yang mekanismenya diatur dan ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Selain itu, Musyawarah Kota (Muskot) KONI Kota Blitar pun sebenarnya telah rampung digelar.
“Kami sudah tiga kali bersurat kepada Pemkot, namun sampai sekarang belum mendapat respons. Saya juga sudah ditetapkan sebagai Plt oleh KONI Jawa Timur, sementara Muskot pun sudah dilaksanakan,” jelasnya.
Selain masalah dana, Elim mendesak agar Kantor KONI Kota Blitar segera dibuka kembali. Menurutnya, penutupan fasilitas tersebut sangat mengganggu jalur komunikasi.
“Kami berharap Kantor KONI bisa segera dibuka karena selama ini menjadi pusat koordinasi dengan cabor. Jangan sampai persoalan administrasi maupun anggaran mengganggu proses pembinaan atlet yang sudah berjalan,” tegasnya.
Aspirasi Berlanjut ke Kantor Wali Kota
Usai berdialog di gedung parlemen, massa yang didampingi oleh sejumlah anggota DPRD sekaligus ketua cabor bergerak menuju Kantor Wali Kota Blitar untuk memperjuangkan nasib mereka.
Di sana, Elim kembali menyuarakan dua tuntutan utama kejelasan anggaran dan pembukaan segel Kantor KONI.
“Dananya gak ada dan kantornya juga ditutup,” ucap Elim.
Ia berharap Pemkot Blitar segera mengambil langkah konkret agar kalender kompetisi yang sudah dirancang oleh masing-masing cabor tidak berantakan. Bagaimanapun, atlet tetap membutuhkan porsi latihan, pendampingan, serta persiapan matang menjelang kejuaraan.
“Kami sangat berharap Pemerintah Kota Blitar segera mengambil langkah nyata. Jangan sampai kalender kompetisi yang sudah dirancang matang oleh tiap cabor menjadi berantakan, sebab para atlet kita tetap membutuhkan latihan rutin, pendampingan, dan persiapan yang maksimal sebelum bertanding,” tandasnya.
