BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi memicu kemarau panjang pada 2026. Melalui rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama di Pendopo Kanigoro, Rabu (29/4/2026), fokus utama diarahkan pada kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema penanganan yang terstruktur, termasuk mekanisme pelaporan kebutuhan air bersih secara berjenjang. Masyarakat yang mengalami kesulitan air dapat melapor melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan ke kecamatan hingga ke satuan tugas (satgas) kabupaten yang berpusat di BPBD.
“Distribusi air bersih harus dilakukan secara cepat dan tepat. Karena itu, mekanisme pelaporan sudah kita siapkan berjenjang agar respons di lapangan tidak terlambat,” ujar Rijanto.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi krisis air, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat dan dunia usaha.
“Ini adalah upaya bersama dalam rangka mitigasi kemarau panjang. Kalau tidak direncanakan dengan baik, dampaknya bisa luas, mulai dari pertanian, peternakan, hingga kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, sektor pertanian juga didorong untuk tetap produktif di tengah ancaman kekeringan. Petani diimbau memanfaatkan ketersediaan air yang masih ada dengan menanam varietas padi yang tahan terhadap perubahan iklim.
“Kami mendorong petani menanam varietas padi yang tahan kekeringan dan hama, seperti Inpari, agar produksi tetap terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengungkapkan bahwa kesiapan distribusi air bersih masih menghadapi kendala, terutama dari sisi anggaran dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyebut anggaran sekitar Rp80 juta yang sebelumnya diproyeksikan mampu mencukupi hingga 133 rit pengiriman air bersih, kini mengalami penurunan kapasitas.
“Dengan kenaikan harga BBM, kemampuan distribusi kita saat ini hanya sekitar 90 rit. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita cari solusinya,” kata Wahyudi.
Meski demikian, BPBD telah menyiapkan langkah awal dengan menyediakan cadangan distribusi air untuk kondisi darurat. Selain itu, pihaknya juga telah mengajukan bantuan tambahan ke pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami sudah mengajukan bantuan ke provinsi dan BNPB. Sambil menunggu, kami juga akan menggandeng dunia usaha serta elemen masyarakat untuk membantu penanganan kekeringan,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan semua pihak, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan.
“Perlu keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan organisasi lainnya. Dengan kerja sama yang kuat, kami optimistis dampak kemarau panjang bisa ditekan,” pungkasnya.
