PatriaPos.Com – Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini mulai diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA. Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kalori dan gizi anak-anak sekolah secara merata, sehat, dan berkelanjutan. Namun, di tengah niat baik tersebut, pelaksanaannya justru menuai beragam tanggapan dari masyarakat, terutama di media sosial seperti aplikasi X (Twitter).
Beberapa waktu terakhir, linimasa X dipenuhi berbagai komentar mengenai program MBG, terutama setelah muncul sejumlah kasus baru terkait pelaksanaannya. Sebagian pengguna menyambut positif langkah pemerintah karena dinilai mendukung perbaikan gizi anak bangsa.
Seorang pengguna menulis, “Cegah stunting sejak dini agar anak-anak tidak kehilangan masa depan terbaiknya. MBG bantu langkah itu’’, Pengguna lain berpendapat, “MBG berperan penting dalam mengurangi angka stunting dan mendukung tumbuh kembang siswa.”
Meski begitu, tidak sedikit pula kritik tajam yang bermunculan. Beberapa pengguna menyoroti masalah kebersihan, distribusi, hingga tata kelola program.
“MBG ini memang program yang tidak jelas pengelolaannya, pantas jika kasus keracunan terus berulang,” tulis seorang pengguna. Komentar lain bahkan lebih keras, “MBG diberhentikan saja, tidak ada perbaikan tata kelola, tidak ada akuntabilitas, dan tidak ada transparansi. Semakin hari semakin jauh dari bergizi. Proyek gagal dan buang-buang anggaran.”
Beragamnya respons tersebut menunjukkan bahwa antara niat kebijakan dan realisasi di lapangan masih terdapat jarak yang cukup lebar. Pemerintah perlu menjadikan suara publik ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki standar kebersihan makanan, memastikan kesesuaian gizi, serta menyeleksi mitra penyedia makanan dengan lebih ketat dan transparan.
Lebih jauh, komunikasi publik yang terbuka dan pengawasan yang efektif menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Program sebesar MBG tidak hanya membutuhkan anggaran besar dan niat baik, tetapi juga sistem pelaksanaan yang jujur, terukur, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasannya.
Pada akhirnya, beragam suara pengguna media sosial mengenai MBG mencerminkan dinamika antara harapan dan kenyataan. Di era digital seperti sekarang, pengguna media sosial bukan hanya penerima informasi, melainkan juga pengawas aktif terhadap kebijakan publik.
Agar tidak sekadar menjadi “janji manis” kebijakan MBG harus diwujudkan dengan pelaksanaan yang transparan, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada kesehatan generasi penerus bangsa.
