BLITAR – Masyarakat Kabupaten Blitar diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana selama musim penghujan 2026/2027. Ancaman banjir, tanah longsor, hingga angin kencang perlu diantisipasi sejak dini, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah. Masyarakat juga perlu mengenali kondisi lingkungan sekitar dan mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi risiko ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Peringatan itu disampaikan pada Senin (9/11/2026), menyusul prakiraan BMKG mengenai peningkatan curah hujan di wilayah Blitar dan sekitarnya mulai November hingga awal 2027.
Supriadi menilai kondisi geografis Kabupaten Blitar membuat sejumlah kawasan perlu mendapat perhatian lebih. Wilayah pegunungan di bagian timur dan utara serta daerah aliran sungai di sisi selatan memiliki potensi kerawanan yang berbeda, mulai dari longsor hingga banjir.
Warga yang bermukim di sekitar aliran sungai maupun lereng perbukitan diminta tidak mengabaikan perubahan kondisi alam. Retakan pada permukaan tanah dan peningkatan debit air sungai menjadi tanda awal yang perlu diwaspadai.
“Kalau menemukan tanda-tanda yang mengarah pada potensi bencana, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya kepada pemerintah desa atau BPBD. Jangan menunggu sampai situasi membahayakan keselamatan,” ujar Supriadi.
Upaya pencegahan juga perlu dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Saluran air, selokan, dan gorong-gorong harus dibersihkan secara berkala agar aliran air tidak terhambat akibat tumpukan sampah.
Menurut Supriadi, kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat memperbesar risiko genangan dan banjir ketika hujan turun. Karena itu, ia mengajak masyarakat menghidupkan kembali kerja bakti sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan.
“Menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi kebiasaan bersama. Saluran air perlu dirawat dan sampah jangan sampai masuk ke sungai, karena dampaknya bisa dirasakan masyarakat sendiri,” katanya.
Di tingkat pemerintah daerah, Supriadi meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana. BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi instansi yang diharapkan memastikan langkah antisipasi berjalan sesuai tugas masing-masing.
Kesiapan tersebut mencakup penyediaan peralatan evakuasi serta pemeriksaan sistem peringatan dini di kawasan rawan bencana. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila muncul kondisi darurat.
DPRD Kabupaten Blitar, lanjut Supriadi, akan mendorong penguatan dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana sekaligus mengawal koordinasi antarinstansi terkait.
Ia menegaskan bahwa perlindungan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama selama musim hujan. Kesiapan pemerintah yang didukung kepedulian warga dinilai penting untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana di Kabupaten Blitar.
