BLITAR – Pengawasan Pemilu 2029 diperkirakan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Bukan hanya pelanggaran yang terjadi secara langsung di lapangan, ruang digital juga menjadi perhatian karena dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), aktivitas buzzer, hingga praktik politik uang dengan pola baru.
Hal tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Puri Perdana Hotel Kota Blitar, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan ratusan Gen Z yang mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa sebagai calon pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Romy menilai keterlibatan generasi muda penting untuk diperkuat sejak jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Menurut dia, pemilih pemula perlu mendapatkan pemahaman mengenai berbagai potensi persoalan yang dapat muncul dalam proses demokrasi, termasuk yang berlangsung melalui platform digital.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi membuat pola pengawasan Pemilu tidak dapat hanya berfokus pada aktivitas yang terlihat secara langsung. Berbagai informasi yang beredar melalui media sosial maupun penggunaan teknologi baru juga perlu menjadi perhatian.
“Soal yang saya sampaikan adalah bahwa Bawaslu pada tahun 2029 harus melakukan pengawasan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara teknologi. Saat ini, dengan adanya keberadaan AI, penyebaran hoaks, buzzer, dan berbagai hal lainnya,” ujar Romy.
Selain persoalan informasi digital, Romy juga menyoroti kemungkinan perubahan bentuk politik uang. Menurutnya, praktik tersebut tidak selalu dilakukan menggunakan uang tunai seperti yang selama ini dikenal masyarakat.
“Praktik politik uang kemungkinan tidak hanya melibatkan uang tunai, tetapi juga dapat menggunakan voucher dan bentuk lainnya.” jelasnya.
Karena itu, Romy mendorong generasi muda agar memahami bentuk-bentuk potensi pelanggaran yang dapat muncul dalam Pemilu mendatang. Ia menyebut Gen Z memiliki kedekatan dengan perkembangan teknologi sehingga kelompok tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari pengawasan partisipatif.
“Berinteraksi dengan Generasi Z sangat penting karena mereka memiliki pemahaman yang baik tentang topik-topik seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, server, dan lainnya. Hal ini karena Indonesia saat ini sedang menuju ke arah digital,” katanya.
