BLITAR – Berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Blitar menjadi perhatian dalam forum sosialisasi pendidikan yang digelar Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blitar.
Kegiatan yang berlangsung di Felling Caffe, Kecamatan Talun, Selasa (29/9/2026), tersebut menjadi agenda hari keenam Guntur Wahono dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait sektor pendidikan.
Forum itu dihadiri perwakilan PGRI Kabupaten Blitar. Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tenaga pendidik, kebijakan pendidikan hingga implementasi regulasi di daerah turut dibahas. Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya dan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto.
Sekretaris PGRI Kabupaten Blitar, Sudarno, mengatakan persoalan pendidikan di daerah cukup kompleks. Tidak sedikit kebijakan dari pemerintah pusat yang dalam penerapannya di daerah membutuhkan penyesuaian dan penyelesaian lebih lanjut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah regulasi mengenai periodisasi kepala sekolah. Menurutnya, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi kepala sekolah yang masih memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menjalankan tugas kepemimpinan di satuan pendidikan.
Sudarno menjelaskan, kepala sekolah yang telah menjalankan tugas selama dua periode atau delapan tahun harus kembali menjadi guru. Di sisi lain, proses penyiapan calon kepala sekolah baru juga membutuhkan tahapan dan waktu yang tidak singkat.
Kondisi tersebut, kata Sudarno, tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut kesiapan satuan pendidikan serta aspek psikologis tenaga pendidik yang bersangkutan.
“Upaya kami bukan menolak kebijakan pemerintah maupun menyerang pengambil kebijakan. Kami memberikan masukan kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, agar persoalan pendidikan ini bisa dicarikan solusi,” ujar Sudarno.
Ia menilai forum yang dibangun bersama Guntur Wahono menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung. PGRI, lanjutnya, terbuka melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sepanjang pembahasannya diarahkan untuk mengurai persoalan pendidikan di Kabupaten Blitar.
Menurut Sudarno, permasalahan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Karena itu, komunikasi antara organisasi profesi, legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus dibangun.
“Kami ingin mengajak siapapun dan dari manapun yang berpotensi untuk diajak membicarakan dan mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Blitar. Selama tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan penyelesaian persoalan, kami terbuka untuk berkolaborasi,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Guntur Wahono memastikan berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
Menurut Guntur, forum bersama PGRI tersebut penting karena memberikan ruang bagi tenaga pendidik dari berbagai jenjang untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
Mulai dari guru TK, SD, SMP hingga SLTA menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan tugas pendidikan.
“Kalau persoalan satu per satu tidak segera diurai dan dicarikan jalan keluar, bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengisi masa depan Indonesia. Karena itu harus ada kebersamaan dan pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Guntur.
Guntur menegaskan, persoalan pendidikan tidak cukup berhenti pada pembahasan atau wacana. Setiap aspirasi yang muncul perlu dipetakan berdasarkan persoalan dan kewenangannya, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat.
Ia juga menilai sinergi antara legislatif, pemerintah daerah dan para pelaku pendidikan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif di lapangan.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan dari PGRI Kabupaten Blitar selanjutnya menjadi bahan bagi Guntur untuk dikomunikasikan dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang tersedia di tingkat provinsi maupun dengan pihak terkait lainnya.
