BLITAR– Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti, sepanjang tahun 2025 terus menunjukkan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Fokus kerja diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Jawa Timur, mulai dari pertanian, peternakan, kelautan, UMKM, hingga industri kreatif.
Pada bidang pertanian dan peternakan, Erma Susanti aktif mengawasi stabilitas harga komoditas strategis seperti gabah, jagung, cabai, serta bahan pakan ternak.
Pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan di berbagai daerah untuk memastikan harga di tingkat petani sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak merugikan produsen rakyat.
“Petani dan peternak tidak boleh terus menjadi korban fluktuasi harga. Negara harus hadir memastikan keadilan di hulu,” tegas Erma Susanti, Jumat (9/1/2026).
Selain pengawasan harga, Erma mendorong peningkatan kapasitas petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan alat dan mesin produksi berbasis kelompok. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.
Ia juga mengawal agar hasil produksi rakyat dapat terserap melalui rantai pasok program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sektor energi, Erma secara konsisten mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati nelayan, peternak, serta pelaku usaha kecil, bukan diserap industri besar.
“Subsidi itu hak rakyat kecil. Kalau bocor, yang dirugikan adalah ekonomi rakyat,” ujarnya.
Di sektor kelautan dan perikanan, Erma Susanti mendorong peningkatan kapasitas nelayan tangkap melalui pelatihan, bantuan alat tangkap, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.
Ia juga mendorong penguatan nilai tambah komoditas perikanan, khususnya tuna, melalui pengolahan terintegrasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Akses pemodalan usaha menjadi perhatian serius.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim ini mendorong skema pembiayaan alternatif berbasis kelompok usaha bagi petani, nelayan, peternak, dan UMKM agar tidak bergantung sepenuhnya pada perbankan.
Modal yang mudah dan adil akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Pada bidang pariwisata, kesenian, dan industri kreatif, Erma Susanti mendorong penguatan desa wisata sebagai destinasi alternatif berbasis potensi lokal.
Pengembangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan infrastruktur, serta promosi yang melibatkan kelompok seni lokal sebagai penguat identitas budaya Jawa Timur.
Perhatian terhadap generasi muda juga menjadi bagian penting dari kerja politik Erma. Ia mendorong pelatihan dan dukungan usaha bagi anak muda agar terlibat aktif di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kreatif sebagai penerus pembangunan ekonomi daerah.
Di sektor UMKM, koperasi, perdagangan, dan perindustrian, Erma mengawal peningkatan kapasitas produksi, pemasaran digital, serta akses pembiayaan melalui program PROKESRA dengan bunga rendah 3 persen bersubsidi APBD.
Legalitas usaha seperti NIB, sertifikasi halal, BPOM, merek, dan hak cipta juga terus didorong untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Sementara pada bidang kehutanan,.Legislator PDIP ini juga aktif mengawasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kehutanan Jawa Timur agar mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan, tanpa memicu konflik sosial.
“Pembangunan harus adil secara sosial dan ekologis. Hutan lestari, rakyat sejahtera,” tegasnya.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Erma Susanti menegaskan bahwa seluruh kerja politik yang dilakukan berlandaskan nilai ideologis partai: keberpihakan kepada wong cilik, gotong royong, dan keadilan sosial.
“PDI Perjuangan mengajarkan kami untuk turun ke bawah, mendengar, dan bekerja nyata. Politik bukan sekadar janji, tapi alat perjuangan untuk membela rakyat,” pungkas Erma.
Dokumentasi Kegiatan
Melalui laporan kerja tahun 2025 ini, Erma Susanti mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk terus menjaga semangat gotong royong, mengawal kebijakan publik, serta memperkuat ekonomi rakyat demi terwujudnya Jawa Timur yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.
