PatriaPos.com – Situasi politik Thailand memasuki babak baru setelah Perdana Menteri sementara, Phumtham Wechayachai, secara resmi mengajukan dekret pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Raja Maha Vajiralongkorn.
Langkah ini dilakukan sebagai respon atas dinamika politik nasional yang semakin kompleks serta untuk memastikan transisi kekuasaan berlangsung secara demokratis.
Menurut laporan The Nation Thailand, Jumat (5/9/), pengajuan dekret tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang sudah berulang kali ditempuh dalam sejarah modern Thailand ketika terjadi kebuntuan politik. Pembubaran parlemen kali ini bahkan tercatat sebagai yang ke-15 sejak Thailand menganut sistem demokrasi parlementer.
Phumtham menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas demi mencegah ketidakpastian politik yang dapat merugikan rakyat dan stabilitas nasional.
“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan memberikan kesempatan kepada rakyat Thailand untuk menentukan masa depan bangsa melalui pemilihan umum yang bebas dan adil,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip dari The Nation Thailand.
Keputusan pembubaran parlemen ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mencopot Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena dinilai melanggar etika politik.
Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan kepemimpinan dan membuka peluang perebutan dukungan politik di parlemen.
Sementara itu, kubu oposisi diketahui telah menyatakan dukungan terhadap calon dari Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, yang berpotensi memperlebar ketidakpastian politik apabila tidak segera diambil langkah penyelesaian.
Dengan adanya dekret pembubaran parlemen, Komisi Pemilihan Umum Thailand kini memiliki mandat untuk menyusun jadwal pemilihan umum baru.
Pemerintah memastikan bahwa proses pemilu akan berlangsung sesuai regulasi, dengan menjunjung tinggi asas transparansi, inklusivitas, serta keadilan.
Phumtham juga mengimbau seluruh masyarakat Thailand agar tetap tenang, menjaga ketertiban umum, dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang.
“Kita harus melalui proses ini dengan semangat persatuan nasional,” tambahnya.
Pembubaran parlemen di Thailand bukanlah hal baru. Sejak sistem demokrasi diperkenalkan, langkah ini kerap ditempuh untuk menyelesaikan kebuntuan politik. Namun, setiap kali terjadi, pembubaran parlemen juga selalu diikuti oleh perdebatan sengit mengenai arah politik negara.
