Home / Berita Daerah / Guntur Wahono Bentuk Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah, Perjuangkan Legalitas dan Regenerasi Seni Tradisi

Guntur Wahono Bentuk Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah, Perjuangkan Legalitas dan Regenerasi Seni Tradisi

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, saat menyampaikan arahan terkait pembentukan Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah bersama para pelaku seni tradisi dalam kegiatan reses di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Senin (16/11/2026).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, saat menyampaikan arahan terkait pembentukan Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah bersama para pelaku seni tradisi dalam kegiatan reses di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Senin (16/11/2026).

BLITAR, PatriaPos.com – Puluhan kelompok seni Langen Beksan di wilayah Blitar Barat kini memiliki wadah koordinasi resmi melalui pembentukan Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah.

Kehadiran organisasi ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian kesenian tradisional sekaligus membuka jalan bagi para pelaku seni untuk mendapatkan dukungan pemerintah.

Pembentukan paguyuban tersebut berlangsung saat kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, di kediamannya di Dusun Tambakboyo, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Senin (16/11/2026).

Sukarmi, warga Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dipercaya memimpin paguyuban yang akan menghimpun sekitar 25 hingga 30 kelompok Langen Beksan di kawasan Blitar Barat.

Keberadaan organisasi tersebut dinilai penting karena selama ini kelompok-kelompok seni masih bergerak secara terpisah.

Melalui satu wadah, berbagai persoalan yang dihadapi pelaku seni, mulai dari administrasi organisasi, kebutuhan fasilitas hingga pengembangan kesenian, dapat diperjuangkan secara bersama.

Guntur Wahono menempatkan pembenahan legalitas sebagai salah satu prioritas setelah paguyuban terbentuk. Ia menilai, kelengkapan administrasi menjadi pintu awal bagi kelompok seni untuk mengakses program bantuan pemerintah melalui APBD Kabupaten Blitar maupun APBD Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, kelompok seni perlu memiliki nomor induk organisasi serta memenuhi ketentuan kelembagaan minimal dua tahun agar dapat mengikuti mekanisme pengajuan bantuan.

“Karena itu, kami ingin mendampingi kelompok-kelompok seni supaya administrasinya tertata dan legalitasnya terpenuhi. Kalau persyaratan sudah lengkap, mereka akan lebih mudah mengikuti program bantuan yang disediakan pemerintah,” kata Guntur.

Persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Dari sekitar 25 kelompok yang sebelumnya mengikuti festival seni, belum semuanya dapat difasilitasi bantuan lantaran terkendala persyaratan administrasi.

Kelompok yang telah memenuhi ketentuan akan diproses lebih lanjut. Sementara itu, kelompok yang belum memiliki badan hukum akan mendapatkan pendampingan melalui koordinasi dengan dinas terkait.

20261116
Doc. Foto

Guntur juga menyoroti keterbatasan perlengkapan pertunjukan yang masih dialami sejumlah kelompok. Salah satu persoalannya adalah kebutuhan gamelan, yang membuat beberapa grup harus meminjam peralatan milik kelompok lain ketika hendak menggelar pementasan.

Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, upaya pengadaan fasilitas pendukung akan diperjuangkan secara bertahap melalui anggaran pemerintah provinsi.

Bagi Guntur, penguatan Langen Beksan tidak cukup hanya melalui dukungan organisasi dan perlengkapan. Regenerasi juga perlu menjadi perhatian agar kesenian tersebut tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Ia mengusulkan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kerja sama itu diarahkan untuk membuka ruang pembelajaran Langen Beksan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler.

“Anak-anak perlu dikenalkan dengan kesenian yang menjadi bagian dari budaya Jawa. Jangan sampai mereka tumbuh tanpa mengenal warisan tradisi dari daerahnya sendiri,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut.

Guntur menjelaskan, Langen Beksan memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan tradisi penyambutan tamu pada masa Kerajaan Majapahit. Jejak kesenian ini masih bertahan di kawasan Jimbe dan Candi Simping.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah, Sukarmi, menyambut positif terbentuknya organisasi tersebut. Menurutnya, selama ini pelaku seni membutuhkan wadah bersama yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih terorganisasi.

Sanggar yang dipimpinnya saat ini memiliki sekitar 70 anggota. Namun, keberlanjutan kesenian tradisional masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal regenerasi pelaku seni dan ketersediaan fasilitas pendukung.

“Terbentuknya paguyuban ini menjadi harapan baru bagi kami. Sekarang ada organisasi yang bisa menjadi tempat menyatukan aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan para pelaku seni tradisi,” ujar Sukarmi.

Ia juga mendukung rencana pengenalan Langen Beksan melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, keterlibatan sekolah dapat menjadi salah satu upaya memperkenalkan kesenian daerah kepada anak-anak sejak dini, termasuk seni tari dan sinden.