BLITAR– Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mengantongi segudang persoalan riil dari akar rumput saat menutup rangkaian Sosialisasi Dewan (Sowan) di Kabupaten Blitar, Kamis (1/10/2026).
Bertempat di Grand Mansion Hotel, Kanigoro, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar itu sengaja mempertemukan lebih dari 100 kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) untuk mendengar langsung kondisi fiskal dan kelembagaan desa.
Guntur mengaku pertemuan tersebut sangat produktif karena para kepala desa tidak segan membongkar persoalan paling sensitif yang mereka hadapi, terutama menjelang Pilkades serentak.
“Saya banyak menerima masukan berharga terkait persoalan fundamental yang kini tengah dihadapi oleh pemerintah desa, terutama persoalan fiskal,” ujar Guntur.
Legislator dari Dapil Blitar-Tulungagung itu menyoroti satu isu yang hampir dikeluhkan semua kades, yakni kebijakan pemotongan anggaran dana desa yang dinilai sangat memberatkan.
Menurutnya, dengan postur anggaran utuh 100 persen saja, pemerintah desa masih kesulitan menutup semua kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Dengan angka tetap 100 persen cair itu saja masih banyak sektor atau pekerjaan masyarakat yang belum bisa terdanai, sekarang dengan dipotong ini lebih-lebih sulit lagi mereka,” kata Guntur.
Dia menilai pemotongan tersebut tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus ditanggung pemerintah desa saat ini. Mulai dari pergantian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembiayaan Pilkades, hingga kewajiban membayar pesangon perangkat desa yang purna tugas.
“Sehingga mereka itu rata-rata mencari solusi alternatif untuk tetap bisa menjalankan pembangunan,” ucapnya.
Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, yang turut hadir dalam forum tersebut membenarkan bahwa kondisi fiskal desa saat ini memang menjadi keluhan utama. Namun di sisi lain, pihaknya juga tengah fokus menyiapkan Pilkades serentak yang akan diikuti 30 desa.
Menurut Rudi, dari 30 desa tersebut, sebanyak 16 kepala desa petahana dipastikan akan kembali maju untuk mempertahankan jabatannya.
“Kami selaku organisasi selalu memberikan masukan dan motivasi bahwa incumbent itu tidak mudah untuk mempertahankan jabatan amanah, sehingga kami memberikan rambu-rambu,” ujar Rudi.
Dia menegaskan, PKDI menekankan agar semua petahana mengedepankan politik santun dan tidak terpancing melakukan praktik yang merusak kondusifitas desa.
“Lakukan sesuatu dengan kearifan, jangan lawan yang negatif menjadi negatif tapi negatif bisa dengan positif,” katanya.
Terkait netralitas, Rudi memastikan pihaknya telah membangun koordinasi lintas sektoral dengan kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan Pilkades berjalan sehat.
“Kondisi dan juga netralitas dari kepala desa sendiri tentunya kami akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lintas sektoral baik kepolisian ataupun yang lain,” ucap Kades Karanggondang tersebut.
Rudi menambahkan, bersama Guntur Wahono, PKDI akan menggelar kembali pertemuan lanjutan dengan mengundang seluruh bakal calon kepala desa agar tercipta komitmen bersama.
“Kami akan mengajarkan dan nanti akan mengundang rekan-rekan calon. Tujuannya yang menang biar tidak jumawa, yang kalah tidak kecewa, sehingga itu adalah demi kebaikan desa,” pungkasnya.
Guntur pun menyambut baik inisiatif tersebut. Ia berjanji akan membawa semua aspirasi tersebut ke tingkat provinsi dan terus mengawal agar demokrasi di desa tetap damai serta pembangunan desa tidak terganggu persoalan anggaran.
