BLITAR – Persoalan kesejahteraan guru, penataan tenaga pendidik, hingga status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi perhatian dalam sosialisasi pendidikan yang digelar Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono.
Kegiatan yang memasuki hari kelima tersebut berlangsung di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Senin (28/9/2026). Sosialisasi diikuti jajaran PGRI Kabupaten Blitar dengan menghadirkan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya dan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto sebagai narasumber.
Guntur mengatakan, forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik mulai jenjang TK, SD, SMP hingga SLTA. Menurutnya, persoalan pendidikan perlu diurai bersama agar tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah.
“Kalau persoalan satu per satu tidak segera diurai dan dicarikan jalan keluar, bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengisi masa depan Indonesia. Karena itu harus ada kebersamaan dan pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Guntur.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah kondisi kesejahteraan guru, terutama tenaga pendidik di lembaga pendidikan swasta. Guntur menyebut masih terdapat guru TK swasta yang menerima honor sangat rendah dari yayasan.
“Bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan anak-anak bangsa kalau mereka sendiri belum sejahtera dan masih bingung dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain persoalan kesejahteraan, forum tersebut juga membahas penataan P3K, termasuk tenaga P3K paruh waktu serta berbagai persoalan administratif yang masih dihadapi para tenaga pendidik.
Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan organisasi profesi dibutuhkan untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan pendidikan. Ia menyebut sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian PGRI antara lain kesejahteraan guru TK, kenaikan pangkat, mutasi P3K, pemerataan tenaga pendidik hingga perlindungan hukum.
“Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti hari ini. Harus ada tindak lanjut yang nyata sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi teman-teman di lapangan,” kata Sunarto.
Menurut Sunarto, kondisi efisiensi anggaran juga membuat kolaborasi antarpihak menjadi semakin penting. PGRI, kata dia, berupaya membuka komunikasi dengan berbagai pihak agar persoalan pendidikan dapat dibahas dan dicarikan jalan keluar secara bersama-sama.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya menyoroti keterbatasan anggaran pendidikan pada 2026. Ia menyebut masih terdapat persoalan tenaga pendidik yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk P3K yang menurutnya masih menerima honor di bawah standar upah minimum.
“Ini menjadi konsentrasi kami, khususnya di Fraksi PDI Perjuangan, untuk memperjuangkan nasib teman-teman yang masih berstatus tersebut,” ujar Fatatoh.
Fatatoh mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan eksekutif untuk membahas kebutuhan sektor pendidikan. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan.
Untuk tahun anggaran 2027, ia menyebut alokasi pendidikan diproyeksikan berada di kisaran Rp195 miliar. Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat nantinya dapat tersalurkan secara optimal kepada lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar.
“Harapannya tahun depan sudah bisa lebih banyak membiayai kebutuhan dunia pendidikan. Kami juga berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat langsung dirasakan dan tersalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar,” katanya.
Di sisi lain, Guntur menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut dia, masih terdapat fasilitas pendidikan yang perlu mendapat perhatian, termasuk bangunan sekolah yang kondisinya kurang memadai.
Ia mengatakan, melalui fungsi dan kewenangannya di DPRD Provinsi Jawa Timur, aspirasi yang disampaikan masyarakat pendidikan akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah provinsi.
“Fasilitas pendidikan harus layak. Bagaimana anak-anak bisa mengikuti proses belajar dengan baik kalau mereka tidak nyaman di kelas. Anggaran pendidikan juga harus kita kawal agar benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan,” tegasnya.
Guntur menjelaskan, usulan bantuan melalui APBD Provinsi Jawa Timur tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran. Karena itu, aspirasi yang masuk perlu diproses melalui program pemerintah provinsi dan menyesuaikan tahapan penganggaran.
Selain fasilitas sekolah, ia juga menyoroti persoalan penataan tenaga pendidik yang lokasi tugasnya jauh dari tempat tinggal. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait.
“Kalau rumahnya jauh dan tempat kerjanya juga jauh, sementara penghasilannya minim, tentu menjadi beban. Karena itu penataan pegawai dan guru juga perlu diperhatikan agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan berkonsentrasi memberikan ilmu kepada anak-anak,” ujarnya.
Guntur juga meminta sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran tetap mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerataan layanan pendidikan harus menjadi bagian dari kebijakan daerah sehingga anak-anak di wilayah tersebut tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Forum bersama PGRI tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dengan pembuat kebijakan. Aspirasi mengenai kesejahteraan guru, penataan P3K, pemerataan tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga keberlanjutan anggaran pendidikan menjadi bahan yang dibahas untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
