BLITAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menyerap aspirasi pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Blitar dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Reses digelar di Dusun Tambakboyo, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Rabu (18/11/2026) siang, dengan menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Blitar.
Dalam dialog tersebut, mengemuka aspirasi terkait kebutuhan sarana usaha produktif dan percepatan reorganisasi kepengurusan. Menanggapi hal itu, Guntur Wahono yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap mengawal bantuan sarana usaha melalui APBD Provinsi Jawa Timur.
Bantuan yang akan dikawal berupa pengadaan mesin usaha mandiri, seperti mesin pencetak batako dan paving, sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi pemuda.
“Karang Taruna harus diisi oleh pemuda yang kreatif dan berpotensi. Jika mereka memiliki usaha sendiri, mereka tidak lagi bergantung pada keuangan desa dan bisa menghasilkan pendapatan mandiri,” ujar Guntur.
Guntur juga menegaskan pentingnya penyegaran organisasi. Menurutnya, Karang Taruna tidak boleh hanya bersifat administratif di atas kertas.
“Jangan sampai Karang Taruna hanya ada namanya saja di SK desa, tapi tidak ada kegiatannya. Harus segera ada temu karya dan penyegaran pengurus yang melibatkan anak-anak muda yang mau bekerja,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Mikhael Hankam Indoro, mengungkapkan bahwa dari 22 kecamatan yang ada, baru empat kecamatan yang telah melaksanakan temu karya dan reorganisasi, dari total 248 desa dan kelurahan.
“Dengan pertemuan ini, kami berharap seluruh kecamatan dapat segera membentuk kepengurusan aktif hingga merambah ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Mikhael.
Mikhael menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh proses reorganisasi tersebut, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan keterampilan.
“Kami di Dinas Sosial siap memfasilitasi koordinasi dan pendampingan, termasuk pelatihan ekonomi produktif dan bantuan sarana olahraga, agar Karang Taruna benar-benar berdaya,” ujarnya.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Blitar, Muhammad Maskur, menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah desa menjadi kunci agar organisasi di tingkat bawah dapat bergerak optimal.
“Secara kelembagaan di kabupaten, otoritas kegiatan sangat tergantung pada pemerintah. Jika sinergi dengan kepala desa berjalan, organisasi di tingkat bawah akan lebih mudah bergerak,” ungkap Maskur.
Maskur juga berharap adanya dukungan nyata yang berkelanjutan, bukan sekadar seremonial, agar pemuda memiliki ruang kontribusi dalam pembangunan.
“Kami butuh dukungan berkelanjutan, bukan hanya datang saat acara. Jika difasilitasi mesin usaha dan pelatihan, kami siap menggerakkan pemuda untuk lebih produktif dan mandiri,” pungkasnya.
Hasil reses ini selanjutnya akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam program kerja DPRD Provinsi Jawa Timur.
